Pemerintah Filipina resmi mengambil langkah darurat dengan menangguhkan sementara bea cukai pada produk minyak bumi yang digunakan untuk memasak dan kebutuhan rumah tangga. Kebijakan ini dikeluarkan oleh istana kepresidenan pada hari Jumat sebagai upaya merespons lonjakan harga bahan bakar global yang dipicu oleh konflik berkepanjangan di kawasan Timur Tengah.
// RELATED STORIES
Suka dengan artikel ini?
Dapatkan lebih banyak informasi teknologi menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe Sekarang →Berdasarkan perintah eksekutif yang dirilis ke media pada hari Jumat, penangguhan sementara ini mencakup cairan gas petroleum atau liquefied petroleum gas (LPG) yang menjadi bahan bakar utama memasak di negara tersebut, serta minyak tanah. Pengurangan cukai ini diperkirakan mampu memangkas harga sekitar tiga peso atau setara dengan lima sen US per kilogram LPG.
Berdasarkan pantauan redaksi, kebijakan pemotongan pajak ini diambil menyusul adanya ancaman aksi mogok nasional selama dua hari oleh para operator bus pekan depan. Mereka mendesak pemerintah agar memberikan izin untuk menaikkan tarif angkutan yang selama ini diatur secara ketat oleh negara, di tengah fluktuasi harga energi yang tinggi.
Menurut Presiden Filipina Ferdinand Marcos, pajak tersebut akan otomatis kembali berlaku setelah tiga bulan, atau satu pekan setelah rata-rata harga minyak mentah Dubai selama satu bulan turun di bawah 80 dolar AS per barel. Ia mengungkapkan bahwa rata-rata harga minyak mentah selama 30 hari hingga 11 September lalu telah mencapai 99,41 dolar AS per barel.
Dari pengamatan tim redaksi, Filipina yang sangat bergantung pada impor sebelumnya telah mendeklarasikan darurat energi nasional pada bulan Maret lalu. Kondisi geopolitik di Timur Tengah serta tingginya inflasi tercatat telah memangkas pertumbuhan ekonomi Filipina pada paruh pertama tahun ini ke angka 2,6 persen, jauh di bawah target yang ditetapkan pemerintah.