Berdasarkan pantauan redaksi, pengadilan federal Amerika Serikat memutuskan bahwa direktur lembaga perlindungan konsumen finansial telah melanggar hukum federal karena berupaya menghentikan aliran dana operasional secara sepihak. Keputusan penting ini dikeluarkan oleh Hakim Distrik Amerika Serikat Ann Aiken dalam dokumen setebal 40 halaman yang dirilis pada akhir pekan ini di Eugene, Oregon.
// RELATED STORIES
Suka dengan artikel ini?
Dapatkan lebih banyak informasi teknologi menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe Sekarang →Menurut catatan redaksi, polemik ini bermula dari tindakan Russell T. Vought selaku Pelaksana Tugas Direktur Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) yang memutuskan untuk tidak mengajukan permintaan dana kepada Federal Reserve untuk tahun fiskal 2026. Vought beralasan bahwa ia tidak dapat meminta dana apabila pengeluaran bunga Federal Reserve melebihi pendapatannya, sebuah kebijakan yang memicu gugatan dari 22 negara bagian pada Desember lalu.
Dalam amarnya, Hakim Ann Aiken menegaskan bahwa langkah-langkah yang diambil oleh pihak tergabung bertentangan dengan hukum, merupakan bentuk penahanan tindakan agensi secara melawan hukum, serta melanggar prinsip pemisahan kekuasaan konstitusional. "Pengadilan menyimpulkan bahwa keputusan yang dipermasalahkan bertentangan dengan hukum, merupakan tindakan agensi yang ditahan secara tidak sah, dan melanggar pemisahan kekuasaan konstitusional," tulis Hakim Aiken dalam putusannya.
Observasi tim redaksi menunjukkan bahwa Consumer Financial Protection Bureau yang lahir dari krisis keuangan 2008 telah berhasil mengembalikan dana lebih dari 20 miliar dolar Amerika Serikat kepada para konsumen. Pemerintah federal sebelumnya berargumen bahwa kasus ini telah menjadi moot atau tidak relevan karena Federal Reserve telah kembali mencetak keuntungan, namun pengadilan menolak argumen tersebut karena substansi pelanggaran mencakup kewenangan sepihak direktur.
Menutup perselisihan hukum yang pelik ini, pengadilan akhirnya membatalkan kedua keputusan kontroversial tersebut dan memerintahkan agar pendanaan bagi lembaga perlindungan konsumen dipulihkan secepatnya demi kelancaran pengawasan pasar keuangan.